MAROSFM — Pertumbuhan sektor perumahan dan penyediaan hunian layak bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sulawesi Selatan kembali mendapat
sorotan nasional. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap lebih dari 4.000 unit
rumah di Sulawesi Selatan, tingkat keterhunian tercatat sangat tinggi, yakni
mencapai 93,91 persen. Kabupaten Maros bahkan keluar sebagai
yang tertinggi dengan tingkat keterhunian menyentuh 95,01
persen atau sebanyak 724 rumah telah terhuni. Dari total 71
perumahan yang dipantau, tercatat ada 43 perumahan yang tingkat huniannya
berada di atas rata-rata nasional. Capaian gemilang ini menempatkan Kabupaten
Maros sebagai daerah penyangga strategis yang benar-benar menjadi barometer MBR
untuk kawasan Indonesia timur. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran
pimpinan BP Tapera yang terdiri dari Komite Tapera Eko Heri Purwanto,
Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Simatupang, dan Direktur
Operasi Pemanfaatan Muh. Naufal Amari. Turut hadir pula Ketua DPD Real Estate
Indonesia (REI) Sulawesi Selatan H. Badris Salam, Sekum APERSI Irwan Hasan,
serta pimpinan perbankan mitra seperti BNI, Bank Sulselbar, Bank BTN, Bank BRI,
dan BSN.
Dalam pemaparannya,
Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muh. Naufal Amari, menegaskan bahwa
tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak
agar tingkat hunian masyarakat dapat terus meningkat. Ia juga memberikan
penekanan tegas bahwa setiap rumah subsidi wajib dipasangi plat atau
stiker "KPR Sejahtera". Kebijakan ini diberlakukan guna
memastikan transparansi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta menegaskan
status legalitas rumah bersubsidi pemerintah.
Selain itu, Naufal
mengingatkan para pengembang agar benar-benar menjaga mutu konstruksi bangunan.
Jangan sampai ada laporan atau aduan terkait kualitas rumah yang buruk hingga
masuk ke ranah hukum atau melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Sementara, Komisioner
Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Simatupang, memaparkan bahwa
program pemerintah tahun ini menargetkan penyaluran 350 ribu unit FLPP untuk
KPR, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari
280 ribu unit. Pada tahun 2025, pencapaian realisasi FLPP secara nasional
mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan menyentuh angka 181 ribu rumah
atau lebih dari 50 persen.
"KPR FLPP di
Sulawesi Selatan sendiri saat ini sudah mencapai 76 persen dan diproyeksikan
bisa mencapai 100 persen pada bulan November 2026," ujar Wilson, sembari
mengimbau pihak perbankan agar terus mempermudah akses pembiayaan, terutama
bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengingatkan
agenda akbar akad massal yang akan diselenggarakan di Malang pada 17 Desember
mendatang.
Sementara itu, Komite
Tapera Eko Heri Purwanto, menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menempati
peringkat ke-3 secara nasional. Capaian ini membuktikan bahwa Sulsel merupakan
representasi nyata pembangunan wilayah timur Indonesia. Pihaknya berharap Pemda
Maros tetap konsisten dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan serta
mendukung penuh program perumahan nasional ini.
Ketua DPD REI Sulawesi
Selatan, H. Badris Salam, menyoroti bahwa kendala di tingkat daerah seringkali
bukan hanya pada aturan LP2B dan LSD atau masalah Pajak Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), melainkan hambatan birokrasi di Badan Pertanahan
Nasional (BPN).
"Seringkali user sudah ada, bangunan sudah berdiri, tetapi
sertifikatnya tertahan. Ini masih menjadi hambatan utama," tegas Badris.
Ia juga mengangkat aspirasi terkait usulan perpanjangan tenor angsuran user hingga 40 tahun guna meringankan daya beli
masyarakat.
Menanggapi berbagai
dinamika tersebut, Bupati Maros menyatakan rasa syukurnya atas capaian positif
daerahnya dan menegaskan kesiapan Pemkab Maros untuk membuka diri serta
memfasilitasi para pengembang dalam berinvestasi perumahan di Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sektor
perbankan dan pengembang juga dihadapkan pada tantangan operasional di
lapangan, salah satunya adalah rasio NPL (Non-Performing Loan
atau kredit bermasalah) yang turut dirasakan dalam pengelolaan pembiayaan
perumahan di Sulawesi Selatan. Melalui sinergi yang kuat, penguatan kolaborasi,
penerapan aturan pemasangan atribut KPR Sejahtera, serta komitmen menjaga
kualitas bangunan, ekosistem perumahan MBR diharapkan mampu tumbuh secara
berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
